Kontrak Shale Gas Diproyeksikan Mei

Ilustrasi – studentthinktank.eu

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah merencanakan penandatanganan kontrak kerja sama blok shale gas atau gas alam yang ada di batuan dangkal untuk pertama kali pada Mei 2012. Tercatat hingga saat ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) setidaknya telah menerima sebanyak 37 proposal studi bersama (joint study) pengembangan shale gas dari investor.

 Menurut Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Legowo di Jakarta, Senin, mengatakan, sebelumnya penandatanganan kontrak akan dilakukan saat penyelenggaraan Indo Coal Bed Methane (CBM) pada Selasa (17/4). “Namun, sepertinya tidak bisa dan selanjutnya kami rencanakan saat acara IPA (Indonesia Petroleum Association) pada Mei 2012,” katanya di Jakarta, kemarin.

 Seperti diketahui, shale gas merupakan salah satu migas nonkonvensional yang berasal dari reservoir dengan permeabilitas rendah (low permeability) dan pengusahaannya menggunakan teknologi tertentu, seperti perekahan. Jenis migas nonkonvensional lainnya, antara lain shale oil, tight sand gas, CBM, dan methane hydrate. Sumber daya migas nonkonvensional yang tercatat di Indonesia baru CBM dan shale gas.

 Dia mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan persetujuan studi bersama pengembangan shale gas kepada empat investor, yakni PT Pertamina (Persero) di Sumatera bagian utara, Konsorsium Pogi-Bukit Energy di Sumatera bagian utara, Konsorsium Central Sumatra Energy & Indrillco Bakti di Sumatera bagian tengah, dan PT MIT Ivel Geoscience-Central Sumatera Energy di Sumatera Tengah.

 Menurut Evita, kontrak pengembangan shale gas termasuk CBM memiliki syarat dan ketentuan yang sedikit lebih baik dibandingkan gas bumi. “Bagi hasilnya bisa 65:35. Bahkan, kalau marginal sekali bisa dikurangi lagi,” ujarnya.

 Tercatat, Indonesia memiliki potensi migas nonkonvensional cukup besar, yakni shale gas mencapai 574 triliun kaki kubik dan CBM 453,3 triliun kaki kubik. Potensi terbesar gas konvensional tersebut diketahui berada di Sumatera dan Kalimantan.

 Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Migas Nonkonvensional untuk meningkatkan pengembangan bahan bakar masa depan tersebut. Khusus CBM, aturan baru tersebut melengkapi Permen ESDM Nonor 36 Tahun 2008 tentang Pengusahaan Gas Metana Batu Bara.

 Sesuai Permen ESDM Nomor 5/2012 yang ditandatangani Menteri ESDM Jero Wacik pada 31 Januari 2012 itu, pengusahaan migas nonkonvensional mengikuti rezim migas. Penawaran wilayah kerja migas nonkonvensional dilaksanakan Ditjen Migas Kementerian ESDM melalui dua mekanisme lelang, yakni reguler dan penawaran langsung.

 Kriteria penilaian lelang dilakukan berdasarkan evaluasi teknis tiga tahun pertama masa eksplorasi, keuangan, dan kinerja badan usaha, sementara luas maksimum wilayah kerja migas nonkonvensional di daratan (onshore) ditetapkan sebesar 3.000 km2 dan lepas pantai (offshore) seluas 4.500 km2. Permen tersebut juga menyatakan kontraktor dapat memanfaatkan data dan informasi CBM.

 Sebelumnya, Pemerintah Amerika Serikat sempat menyatakan minat untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk mengembangkan shale gas. Wakil Menteri Energi Amerika Serikat, David Sandalow, menyatakan, pengembangan shale gas memerlukan waktu dan proses yang tidak singkat serta teknologi tinggi. Belajar dari pengalaman negaranya sekitar 5-6 tahun lalu belum banyak yang mengetahui dan memanfaatkan potensi dari gas tersebut, tetapi saat ini shale gas sudah menyumbang 30 persen produksi gas Amerika. “Diproyeksikan akan berkembang menjadi 49 persen di 2035,” ujarnya. (A Choir/Ant)

Sumber