Jangan Bosan Katakan Tidak Pada Korupsi

SURAT ANDA WARTANEWS
Dikirim oleh: Elvira Arifin, Jakarta

WartaNews-Redaksi – Tumbuh suburnya korupsi di Tanah Air dapat menimbulkan efek kehidupan bermasyarakat di sebuah institusi bernama “negara” di masa depan menjadi semakin tidak jelas.

Hal itu lantaran segala persyaratan yang dibutuhkan sebagai negara bagi Indonesia telah dibuat buram oleh perilaku kotor para pelaku korupsi. Secara nyata, kelakuan bejat itu telah menjalar ke seluruh sendi kehidupan dan meliputi berbagai aspek yang ada di masyarakat.

Tidak usah mengaitkan istilah “moral rendah” ke dalam masalah korupsi. Bakalan percuma, lantaran struktur dan anatominya di Indonesia sudah mengalir jauh di sekujur urat nadi bangsa ini sejak lama.

Saat para penjajah asing datang ke bumi pertiwi, persoalan korupsi sudah menjadi barang mainan sehari-hari. Korupsi banyak digunakan untuk memuluskan suatu persoalan yang dianggap pelik. Hingga kini, hal tersebut dianggap menjadi semacam budaya. Bahkan seiring berjalannya waktu, para pelaku korupsi sudah semakin canggih dengan memodifikasi gayanya masing-masing.

Sejumlah pakar hukum menilai, justru meningkatnya para maling uang rakyat itu, karena sejumlah kebijakan soal pemberantasan korupsi tidak ada yang efektif. Maka, wajar saja, bila angka korupsi tidak pernah berubah secara signifikan, bahkan semakin banyak.

Sementara itu, para pembuat kebijakanpun seolah enggan, serta malah terkesan ragu dan tidak tegas dalam mengeluarkan keputusan yang mampu meredam keganasan para koruptor dalam menggerogoti uang rakyat. Mereka sendiri justru melakukan “kongkalikong” dalam menjalankan aksi kotor itu.

Tidak menutup kemungkinan, sebagian besar dari mereka termasuk dalam lingkaran korupsi itu sendiri, sehingga seringkali terjadi saling jegal dan tumpang tindih dalam membuat keputusan, apalagi jika terkait kasus yang melibatkan mereka dan kroninya. Semua itu dilakukan agar inti masalahnya menjadi bias.

Lucunya lagi, pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif, selalu saling menyalahkan dan mencari kambing hitam pada bawahan mereka masing-masing. itu terjadi, saat suatu skandal besar telah menimpa salah satu anggota jaringan dari lembaga yang korup itu. Namun herannya, para pembuat kebijakan tersebut tidak mau mempersempit ruang para pelaku korupsi itu terlebih dahulu, malah seperti lepas tanggung jawab dengan menyerahkan sepenuhnya pada perangkat terkait yang belum tentu bersih, bahkan seringkali bisa dikendalikan oleh mereka.

Seharusnya, pihak berwenang dan pemilik kekuasaan memeriksa ke dalam internal institusi masing-masing, bukannya seradak-seruduk untuk saling menutupi kebobrokan pihaknya saja. Sering tertangkap oleh masyarakat, bila kasus besar muncul ke permukaan, ada semacam skenario yang sengaja dibuat untuk menyalahkan seseorang atau oknum tertentu saja. Biasanya, yang tertangkap itu cuma kelas para “teri”, sementara “hiu” yang ganas dan “paus” yang makan paling banyak, tidak tersentuh sama sekali.

Sungguh menyedihkan, ketika kasus korupsi yang semestinya dibongkar dan diusut tuntas hingga ke akarnya. Namun fakta yang terjadi di sekitar kita, malah dijauhkan hal itu dari inti permasalahan. Parahnya lagi, saat ini, tren para pembuat kebijakan lebih mementingkan pemulihan nama baik bagi institusinya, agar tetap menjabat atau terpilih kembali. Ketimbang, berani maju untuk berjibaku mengobrak-abrik sarang sendiri, guna menemukan sumber sarang penyakit yang telah menyengsarakan rakyat dan bangsa ini, yaitu KORUPSI.

Korupsi bisa diibaratkan pembawa kesengsaraan sekaligus kemewahan. Sengsara bagi orang yang dizholimi oleh korupsi, sementara koruptor itu sendiri berusaha hidup mewah menikmati hasil korupsinya. Padahal semua orang tahu, hidup di dunia hanya bersifat sementara, uang hasil korupsipun tidak bisa dibawa mati. Bagi anak bangsa yang ingin negaranya berjaya dan makmur, terpandang di mata negara lain, cukup dimulai dengan berusaha mencoba jadi orang baik dan jujur serta katakan tidak pada korupsi. Setuju?

Sumber